130 ORANG PECANDU NARKOBA DI REHABILITASI
130 ORANG PECANDU NARKOBA  DI REHABILITASI

Dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju negeri bebas narkoba 2015, BNN tidak bisa serta merta hanya mengandalkan aspek pemberantasan atau pemutusan jaringan sindikat, namun harus diimbangi dengan terapi rehabilitasi yang maksimal. Besarnya jumlah penyalahguna narkoba yang belum menjalani terapi rehabilitasi, akan menjadi pangsa pasar narkoba yang cukup besar bagi para bandar, sehingga pasokan narkoba kemungkinan akan terus membanjiri negeri ini.

 

Salah satu aksi nyata dilakukan oleh BNN Kota Kendari adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan, bimbingan dan konseling serta Rehabilitasi terhadap 130 orang pecandu/penyalahguna narkoba. Dari 130 orang capaian BNN Kota Kendari tahun 2015 ini, 125 orang mendapatkan bimbingan, konseling rawat jalan di Kendari dan 5 orang di Rujuk Ke Panti Rehabilitasi BNN Republik Indonesia dengan rincian 2 orang di Panti Rehabilitasi Lido Sukabumi Bogor Jawa Barat, 2 orang ke Panti Rehabilitasi Baddoka Makassar Sulawesi Selatan dan 1 orang ke Panti Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda Utara Kalimantan Timur. Untuk distribusi jenis kelamin dari 130 orang pecandu narkoba tersebut 116 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Usia terendah 9 tahun dan usia tertinggi 62 tahun, Distribusi menurut pekerjaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, wiraswasta, pelajar, mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, TNI dan Polri.

Menurut Kepala BNN Kota Kendari,Dra. Hj. Murniaty, M, MPH, A.Pt “Tindakan merehabilitasi merupakan solusi untuk menyelamatkan korban narkoba agar kembali pulih, sekaligus menekan angka penyalahgunaannya. Dampak lain, akan menghilangkan pasar bagi bandar narkoba dalam mengedarkan barang haram tersebut. Upaya tersebut juga selaras dengan prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menganut sistem double track. Disitu ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan pilihan hukuman bagi pecandu narkoba apakah menjalani rehabilitasi atau pidana penjara”.

Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah pecandu yang masih minim direhabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabililtasi termasuk didalamnya dapat diketahui kepribadiannya dengan pemeriksaan MMPI yang dapat menetapkan kepribadian yang akan terganggu fungsi berpikirnya, perilaku dan emosi.

Intinya, kini para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum PP No.25 Tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya menyalahgunakan narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

 Kegiatan bimbingan dan konseling terhadap pecandu/penyalalahguna narkoba dilaksanakan oleh  Psikiater, Psikolog dan Dokter Umum yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang penatalaksanaan korban penyalahguna narkoba dari BNN Republik Indonesia .Tim  tersebut terdiri dari 3 orang yaitu          dr. Junuda Raf, Sp.Kj (Psikiater), Asnon Marahia, S.Psi, M.Psi (Psikolog) dan dr. Nicolas Duma Salombe, M.Kes (Dokter Umum)