BNN KOTA KENDARI PERSIAPKAN LEMBAGA REHAB KOMPONEN MASYARAKAT
BNN KOTA KENDARI PERSIAPKAN  LEMBAGA REHAB KOMPONEN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju negeri bebas narkoba, BNN tidak bisa serta merta hanya mengandalkan aspek pemberantasan atau pemutusan jaringan sindikat, namun harus diimbangi dengan terapi rehabilitasi yang maksimal. Besarnya jumlah penyalahguna narkoba yang belum menjalani terapi rehabilitasi, akan menjadi pangsa pasar narkoba yang cukup besar bagi para bandar, sehingga pasokan narkoba kemungkinan akan terus membanjiri negeri ini.

 

Salah satu aksi nyata dilakukan oleh BNN Kota Kendari adalah melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yang Melaksanakan Program Pasca Rehabilitasi, pada hari Jumat, 27 November 2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan di luar kantor untuk mencari suasana baru yang lebih fresh dan familiar. Pemilihan tempat di laksanakan di Taman Kota Kendari. Peserta sebanyak 20 (dua puluh orang) perwakilan dari berbagai LSM Anti Penyalahgunaan Narkoba dan BNN Kota Kendari. LSM yang ikut serta adalah COPENAZ, Family Rekan Sebaya dan ORC-NOID Kendari.

“ Kegiatan ini erat kaitannya dengan dukungan program pendampingan pecandu narkoba ke Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) yang bertujuan untuk mendapatkan terapi, termasuk bimbingan dan konseling terhadap para pecandu/penyalahguna narkoba,  nah peranan lembaga kali ini adalah dukungan untuk rehab berbasis komponen masyarakat. Banyak hal yang dapat di lakukan dalam pengelolaan program kali ini namun harus dititik beratkan pada nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba, motivasi untuk lapor diri mencari solusi dalam pemulihan penyalahgunaan narkoba serta saling support sesama pecandu/penyalahguna agar berhenti total dari ketergantungan narkoba” ujar Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kendari Nur Adnan Aga, SKM, M.Kes.

Menurut Kepala BNN Kota Kendari, Dra. Hj. Murniaty, M, MPH, A.Pt  “Tindakan merehabilitasi merupakan solusi untuk menyelamatkan korban narkoba agar kembali pulih, sekaligus menekan angka penyalahgunaannya. Dampak lain, akan menghilangkan pasar bagi bandar narkoba dalam mengedarkan barang haram tersebut. Upaya tersebut juga selaras dengan prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menganut sistem double track. Disitu ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan pilihan hukuman bagi pecandu narkoba apakah menjalani rehabilitasi atau pidana penjara”.

Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah pecandu yang masih minim direhabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabililtasi termasuk didalamnya dapat diketahui kepribadiannya dengan pemeriksaan dan dapat menetapkan kepribadian yang akan terganggu fungsi berpikirnya, perilaku dan emosi.

 Intinya, kini para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum PP No.25 Tahun 2011 ini, diharapkan para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya menyalahgunakan narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.